Soal K.publik

                                  

                                       M.K: Kebijakan Publik

                                     Dosen : Ferry D.M.Liando

Nama : Michael Lumolos

Nim    : 100813118

1.a. Pendapat para ahli tentang kebijakan publik

Ø Thomas R. Dye (1981) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.

Ø Easton (1969) kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat

Ø Jonnes (1977)kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit.

Ø Edward Kebijakan publik didefinisikan sebagai “What governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs.” Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik.

Ø Woll (1966)kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

b.Manfaat Kebijakan publik

1.     Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.

2.     Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.

3.     Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

4.     Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain

5.     Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.

6.     Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.

7.     Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya

C.Tahapan-Tahapan

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn

     

      1. Penyusunan Agenda

      2.Formulasi kebijakan

      3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

      4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

D.Faktor-faktor

George Edwards III (1980) mengungkapkan ada empat faktor dalam mengimplementasikan
suatu kebijakan publik yaitu:

1.     Komunikasi

2.     Sumber daya

3.     Disposisi atau perilaku Struktur Birokratik

2a.Perda Minuman keras

b.Uraian Latar belakang

c.Tujuan dan sasaran Perda

3B.Faktor – faktor pendukung

-untuk menyelesaikan masalah masalah yang ada di masyarakat
- untuk mengatur kehidupan masyarakat
- sebagai alat kontrol di masyarakat (dengan membuat larangan larangan)
- sebagai alat untuk memenuhi tuntutan masyarakat
- bisa juga sebagai alat untuk memenuhi kepentingan si pembuat kebijaka